Iklan Assyifa Teknologi Nusantara
Iklan Assyifa Teknologi Nusantara

Sekum LEMBATU Pertanyakan Klarifikasi Dinsos Pidie Jaya Soal Video Viral Nurul Husna di Tijien Daboh Ulim

Media nasional, akurat dan terpercaya.

banner 120x600

Lintas Suara Rakyat.com – PIDIE JAYA – Sekretaris Umum (Sekum) Lembaga Aceh Bersatu (LEMBATU), Teungku Munawar, S.Pd.I mempertanyakan sikap dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya terkait beredarnya video klarifikasi warga di media sosial yang menyeret nama institusi tersebut.Senin(27/10/2026).

Video klarifikasi yang menampilkan warga bernama Nurul Husna, warga Desa Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, tersebut beredar luas melalui akun TikTok Ari Khan, yang diketahui merupakan milik Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya, serta diunggah ulang oleh akun media sosial Aneuk Gampong

Berdasarkan informasi yang dihimpun LEMBATU di lapangan, pembuatan video klarifikasi tersebut turut melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Ulim yang dikenal dengan nama Ibu Ida dan Ibu Fitri.

Foto di ambil lewat video

Menanggapi hal tersebut, Sekum LEMBATU Teungku Munawar menilai, ketika sebuah klarifikasi warga sudah dipublikasikan secara terbuka melalui akun pejabat publik dan media sosial, maka hal itu telah menjadi konsumsi publik dan wajib dijelaskan secara transparan.

“Jika video itu sudah beredar di ruang publik melalui akun milik Kepala Dinsos sendiri, maka ini bukan lagi urusan privat. Ini sudah menjadi persoalan pelayanan publik. Masyarakat berhak tahu duduk perkara sebenarnya. Apa persoalan awalnya? Kenapa sampai harus ada klarifikasi seperti itu? Apakah ada tekanan, atau memang murni kesadaran warga?” ujar Teungku Munawar, S.Pd.I kepada media, Senin (27/10/2026).

Teungku Munawar menegaskan, LEMBATU dalam hal ini tidak dalam posisi menghakimi, namun menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang memiliki legalitas resmi dari Kesbangpol Pidie Jaya untuk melakukan kontrol sosial dan advokasi hak-hak masyarakat.

Menurutnya, ada beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh Dinsos Pidie Jaya:

Pertama,Asas Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Setiap kebijakan yang bersinggungan dengan penerima bantuan sosial wajib terbuka.

Kedua, Perlindungan Data dan Martabat Warga Penerima Manfaat. LEMBATU mengingatkan agar pembuatan dan penyebaran video klarifikasi warga miskin / penerima bansos tidak boleh menimbulkan stigma, intimidasi, atau tekanan psikologis. Hal ini sejalan dengan prinsip Perlindungan Sosial dalam cr Permensos.

Ketiga, Etika Penggunaan Media Sosial oleh Pejabat Publik. Penggunaan akun TikTok pribadi pejabat untuk menyebarkan klarifikasi warga harus dipastikan tidak melanggar UU ITE dan kode etik ASN, serta harus atas dasar persetujuan bebas tanpa paksaan dari warga yang bersangkutan.

“LEMBATU menerima banyak laporan dari masyarakat Tijien Daboh yang resah. Mereka takut bersuara. Peran LEMBATU adalah melindungi hak masyarakat kecil agar tidak merasa terintimidasi oleh kekuasaan. Kami meminta Dinsos Pidie Jaya memberikan penjelasan resmi, bukan hanya lewat video TikTok, tapi lewat rilis resmi atau konferensi pers,” tegas Munawar.

LEMBATU mendesak Dinsos Pidie Jaya untuk segera:

1. Memberikan klarifikasi resmi terkait kronologi kasus Nurul Husna di Tijien Daboh, Ulim.
2. Menjelaskan peran pendamping PKH Kecamatan Ulim dalam proses pembuatan video tersebut.
3. Menjamin tidak ada pemutusan atau pengurangan hak bansos terhadap warga yang bersangkutan selama proses klarifikasi.
4. Membuka ruang mediasi yang melibatkan Keuchik, Camat Ulim, dan LEMBATU sebagai pihak ketiga.

“Jika memang ada miskomunikasi terkait data DTKS atau penyaluran PKH, mari kita selesaikan secara musyawarah di gampong. Jangan selesaikan dengan video klarifikasi di TikTok yang justru menimbulkan polemik baru. LEMBATU siap memfasilitasi mediasi,” tutup Teungku Munawar yang juga Sekum LEMBATU.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait video tersebut. Media masih berupaya melakukan konfirmasi.

RR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Secret Link